All Posts (5)

Sort by
ADMIN

 

Berdasarkan rekomendasi Kementarian PAN-RB pada hasil evaluasi implementasi reformasi birokrasi (RB) di Kemenko Bidang Kemaritiman tahun 2017 perlu dilakukan implementasi nilai-nilai budaya kerja organisasi agar melekat kepada semua pegawai sehingga nilai RB terlihat nyata dan sudah benar dilaksanakan.

Melalui Surat Keputusan Menko Bidang Kemaritiman No. 67 tahun 2018 tentang Implementasi Budaya Kerja PATEN di Lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman, dalam hal ini Sekretariat Kemenko (Setmenko) Bidang Kemaritiman menetapkan budaya kerja organisasi yaitu Passion, Accountable, Teamwork, Efficient/Effective dan Networking yang sering disebut dengan PATEN.

Untuk mempercepat implementasi, Setmenko Bidang Kemaritiman dalam hal ini mengadakan rapat Persiapan Pelaksanaan Workshop Internalisasi Budaya Kerja PATEN di Kantor Maritim, Jakarta pada Kamis (31-01-2019). Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Kemenko (Sesmenko) Bidang Kemaritiman Agus Purwoto.

“Kemenko Maritim, PATEN PATEN YES!!,” seru Sesmenko Agus dan para peserta yang mengikuti rapat dengan semangat.

Lebih lanjut, Sesmenko Agus menjelaskan bahwa internalisasi budaya kerja PATEN ini dilaksanakan agar setiap pegawai kemenko maritim nantinya mengetahui nilai-nilai budaya kerja organisasinya dan bisa mengaplikasi dalam bekerja.

Tentunya ketika visi, misi dan tujuan organisasi sudah sama dgn visi, misi dan tujuan yang dimiliki oleh setiap pegawai maka akan membawa hasil yg positif dan dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

“Upaya ini merupakan bagaimana kita menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten untuk kedepannya,” harap Sesmenko Agus.

Selain itu Sesmenko Agus mengakhiri paparannya dengan menyampaikan harapan yang mana budaya kerja PATEN ini nantinya, dapat menjadi ciri khas dan mendarah daging dalam diri setiap pegawai di lingkup kerja Kemenko Bidang Kemaritiman.

Melengkapi paparan Sesmenko Agus, turut hadir pula Kepala Biro Perencanaan Kemenko Bidang Kemaritiman, Suparman.

“Rekomendasi KemenPANRB terhadap hasil evaluasi RB tahun 2017 secara bertahap telah kita kerjakan dan mereka menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kemenko Bidang Kemaritiman sebagai organisasi yang bisa bekerjasama dengan baik dan sudah melaksanakan komitmen,” pungkas Kabiro Suparman.

Sebagai informasi, pelaksanaan kegiatan Workshop Internalisasi ini akan diadakan pada minggu ke-4 Februari 2019 dengan jumlah pegawai 100 orang dan dilakukan dalam dua gelombang.

 

Sumber : maritim.go.id

Read more…
ADMIN

 

Dalam rangka melaksanakan tuntutan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan MenpanRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Sekretariat Kemenko (Setmenko) Bidang Kemaritiman mengadakan Penandatangan Perjanjian Kinerja (PK) 2019 kepada para Pejabat eselon 3 dan 4, di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (29-01-2019).

“Tertib anggaran dan tertib kegiatan. Ini semua tentunya yang kita harapkan. Dari assestment dan dari penandatanganan PK ini semoga kita mendapatkan kenaikan nilai Reformasi Birokrasi (RB),” jelas Sekretaris Kemenko (Sesmenko) Bidang Kemaritiman Agus Purwoto dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Sesmenko Agus menegaskan bahwa PK ini bukan hanya untuk menjalankan sebuah sistem semata, namun dalam rangka penguatan akuntabilitas ini juga sangat tergantung pada Sumber Daya Manusia (SDM) nya.

Adapun unsur kompetensi yang telah dilaksanakan melalui assestment, bertujuan untuk mendongkrak kemampuan atau kredibilitas dari para Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kunci utama adalah semua harus lulus assestment,” tegas Sesmenko Agus.

Seiring berjalannya waktu, beban kerja dan tuntutan organisasi yang diemban oleh Kemenko Bidang Kemaritiman memang semakin dinamis, Sesmenko Agus menyadari akan hal itu.

“Oleh karena itu saya berharap hal-hal riil semakin dikedepankan. Target kita tidak terlalu berlebihan, namun tidak terlalu rendah juga. Harapan ini, demi keberadaan Kemenko Bidang Kemaritiman ke depannya,” pungkasnya.

Penandatanganan PK Lingkup Kedeputian

Penandatanganan PK Tahun Anggaran (TA) 2019 lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim digelar di Kantor Maritim, Jakarta (31-01-2019).

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Maritim (Jakarta,31-01-2019) menegaskan bahwa program dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku dan ditegaskan bahwa PK merupakan tolok ukur dan panduan keberhasilan dalam berkinerja. Pada kesempatan tersebut ditegaskan pula untuk dapat dioptimalkan capaian penyerapan anggaran 95%.

Untuk lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, penandatanganan PK Tahun Anggaran (TA) 2019 digelar di Ruang Rapat Deputi II, Kantor Kemaritiman (29-01-2019). Penandatanganan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Agung Kuswandono.

Selanjutnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur mengawali kegiatan tahun 2019 dengan Kick Off Program dan Kegiatan tahun 2019 serta Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019 dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dilaksanakan di Hotel Kuta Paradiso, Bali (21-01-2019).

Deputi Ridwan menegaskan bahwa dengan berpedoman kepada evaluasi kinerja tahun 2018 yang telah dilaksanakan, diharapkan kegiatan tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik dan tercapai sesuai target yang telah disepakati.

Terakhir, penandatanganan PK lingkup Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim tahun 2019 dilaksanakan di Kantor Maritim, Jakarta, pada Rabu (30-01-2019).

Sesuai dengan arahan Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Safri Burhanuddin, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan pada kegiatan tahun 2019, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang terwujud sebagai hasil kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Biro Informasi dan Hukum,
Kemenko Bidang Kemaritiman

 

Sumber : maritim.go.id

Read more…
ADMIN

 

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja, Kemenko Bidang Kemaritiman mengadakan Kegiatan Validasi dan Updating Data Kinerja Triwulan IV (empat) Tahun 2018 lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman di Depok, Jawa Barat pada tanggal 29-31 Januari 2019.

Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris Kemenko (Sesmenko) Bidang Kemaritiman Agus Purwoto.

“Sebagai pegawai, tugas pokok harus diutamakan dan diselesaikan. Setelah itu baru melaksanakan tugas tambahan,” tegas Sesmenko Agus.

Selanjutnya, Sesmenko memaparkan hasil rapat eselon 1 dengan Menko, yaitu agar setiap pegawai tetap bekerja seperti biasa sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam hal ini, Menko Luhut mengharapkan setiap pelaksanaan tugas, selain kendala yang menghambat kinerja, disampaikan juga solusinya.

Sistem monitoring capaian kinerja yang dimiliki Kemenko Bidang Kemaritiman sudah memiliki pemberitahuan/notifikasi (reminder) yang terletak pada dashboard aplikasi kinerja. Hal ini diperlukan agar setiap unit kerja dapat mengetahui batas akhir input capaian kinerja. Untuk itu, diharapkan tim Kemenko Bidnag Kemaritiman makin solid,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Suparman mengatakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilaksanakan agar dalam audit kinerja hasil yang dicapai sesuai dengan tugas yang harus diselesaikan dan anggaran yang telah digunakan, serta tidak ditemukan kesalahan.

“Validasi dilaksanakan dengan tujuan melakukan kajian terhadap hasil capaian/bukti kinerja, juga dilengkapi data dukungnya yang di-input dalam aplikasi kinerja (SIKM) sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK). Kegiatan validasi capaian kinerja telah rutin dikerjakan secara triwulanan,” ujarnya.

Sebagai informasi, menurut Kepala Biro Perencanaan, Suparman jumlah target kinerja pada TW IV 2018 yang akan divalidasi hasil capaian dan data dukungnya sebanyak 20 buah hasil capaian kinerja unit eselon 1 dan 2 lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman. Menurutnya, tindak lanjut kegiatan ini adalah setiap unit kerja di Kemenko Bidang Kemaritiman agar dapat menyelesaikan laporan kinerja tahun 2018 paling lambat 28 Feb 2019 dan diupload ke sistem informasi E-SAKIP KemenPANRB, pungkasnya.

 

Sumber : maritim.go.id

Read more…
ADMIN

 

Produk hukum rapat berupa risalah yang sering dilangsungkan di institusi pemerintahan, semisal di Kementerian Koordinator, sifatnya sangat rahasia, dan harus benar-benar sampai kepada pihak yang berwenang, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Oleh sebab itu, Kemenko Kemaritiman melalui Bagian Persidangan, Biro Informasi dan Hukum (BIH) Kemenko Kemaritiman, menginisiasi penggunaan security paper (kertas berpengaman yang di dalamnya ditambahkan berbagai fitur khusus , demi mencegah penggandaan dan pemalsuan) di tiga Kementerian Koordinator lainnya, yang belum mengaplikasikan penggunaan security paper yaitu, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Kementerian Perekonomian.

“Risalah itu nantinya dibutuhkan oleh institusi terkait yang tentunya menjadi panduan dalam pelaksanaan kebijakan, oleh karenanya kita memandang risalah tersebut sifatnya sangat rahasia. Di Kemenko Kemaritiman ini disepakati penggunaan security paper ini untuk hasil Rapat-rapat yang diadakan Pak Menko Luhut. Mungkin berikutnya selain di Bagian Persidangan akan dipakai juga di Bagian Hukum untuk produk hukum setingkat Permenko atau SK itu nanti bisa juga kita gunakan security paper,” ujar Kepala Biro IH Kemenko Kemaritiman, Latief Nurbana, di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Sebelumnya, penggunaan security paper telah diaplikasikan oleh Sekretariat Kabinet sejak tahun 2015 silam. Dan menurut Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan Setkab, Heru Priyantono, hasilnya sangat signifikan untuk mencegah kebocoran data.

“Karena produk kami memang sifatnya rahasia dan harus benar-benar sampai ke pihak yang tepat, makanya kami sangat memerlukan security paper ini,” ujar Asdep Heru.

Kemenko Kemaritiman di tahun 2019 ini juga akan segera mengaplikasikan penggunaan security paper, dan diharapkan akan menjadi template bagi tiga Kementerian Koordinator lainnya.

“Nantinya apabila security paper dipergunakan, akhirnya kami juga bisa menyerahkan bukti hasil dari rapatnya yang aman dari penggandaan, mudah-mudahan akan menjadi template bagi teman-teman di Kemenko lainnya,” jelas Kepala Bagian Persidangan Biro IH Kemenko Kemaritiman sekaligus inisiator penggunaan security paper di lingkungan Kemenko Kemaritiman, Sugih Ilman.

Nantinya, Kemenko Kemaritiman akan menggunakan jasa perusahaan kertas berpengaman dan percetakan terkemuka, yakni PT Pura yang berlokasi di Kudus, Jawa Tengah.

 

Sumber : maritim.go.id

Read more…
ADMIN

 

Mengawali hari kedua kunjungan di Davos Rabu(23-1-2019), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan memenuhi undangan untuk menjadi pembicara di acara ASEAN Regional strategy Group Meeting dalam tema “Shaping ASEAN’s agenda in the Global Context”.

Dalam gelaran tersebut, Menko Luhut diminta untuk menyampaikan tentang kondisi politik terkini khususnya terkait Pemilu 2019 di Indonesia.

“Social media menjadi salah satu isu terbesar karena manipulasi data banyak terjadi di situ (dalam masa kampanye sekarang),” bebernya kepada para peserta yang hadir di Davos-Klosters, Morosani Posthotel, Poststube pagi itu.

Meskipun demikian Menko Luhut menyatakan bahwa tidak ada masalah yang terlalu serius dari kondisi tersebut. “Kami dapat menjamin bahwa pemerintah memonitor dengan sangat baik. Kami sangat percaya diri bisa melaksanakan Pemilu 2019. Kami sudah berpengalaman dengan melaksanakan ratusan Pilkada. Sepanjang ini tidak ada potensi konflik,” terangnya kepada puluhan peserta dari unsur pemerintah dan swasta dari sejumlah negara Asia Tenggara.

Khusus kepada para investor Menko Luhut menyampaikan untuk tidak ragu menanamkan modalnya. “Jangan khawatir untuk berinvestasi di Indonesia. Seperti Gojek dan Grab berjalan dengan sangat baik di Indonesia,” papar Menko Luhut sembari menyampaikan baiknya capaian kinerja pemerintah dalam 4 tahun terakhir.

“Meski ekonomi dunia melambat, kita masih bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di 5,17%, inflasi stabil di bawah 3,5 %, dan GDP masih bagus,” lanjutnya.

Lebih jauh, Menko Luhut menuturkan bahwa dalam hal politik, ekonomi, dan stabilitas keamanan menjelang pesta demokrasi yang bakal digelar Bulan April mendatang, dia tidak melihat ada masalah besar.

“Jangan ragu untuk invest di Indonesia. Negara kami sangat damai, dan kami sangat kaya,” ulang Menko Luhut di lain acara yaitu pagelaran Indonesian Night yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai negara. “Kami tahu apa yang kami lakukan,” tambah Menko Luhut mengenai mindset pemerintah sekarang yang melaksanakan pembangunan keberlanjutan yang ramah lingkungan.

Selain hadir di kedua acara tersebut di hari yang sama, Menko Luhut juga menjadi pembicara di acara “Buiding Global Resilience Through the Oceans”.

Sederet pertemuan juga dilakukan masing-masing dengan CEO Antony Tan dan Direktur Eksekutif Grab Indonesia Ongki Kurniawan, Presiden dan CEO Forum Pariwisata Dunia Lucerne Martin Bert, CEO Bidang Pertahanan dan Antariksa Airbus Dirk Hoke, Kepala Bidang Ekonomi Sirkular WEF Antonia Gawel, Presiden dan CEO Coca Cola James Quincey, Direktur Pelaksana dan COO WEF Sarita Nayyar dan Gubernur JBIC Mr. Maeda.

 

Sumber : maritim.go.id

Read more…